Mengawal Danantara

 

Polemik terus bergulir sampai saat ini. Adanya kecurigaan, berbagai spekulasi, dan riak penolakan terhadap kehadirannya dari sementara pihak menunjukkan bahwa belum semua  kita dalam satu pemahaman. Kurangnya sosialisasi hanya  salah satu penyebabnya.  Penarikan dana oleh nasabah dari sejumlah bank yang akan dikonsolidasi ke dalam Danantara, dan sempat goyahnya indeks saham, menunjukkan kegamangan itu.

Hal lainnya,  selain dari   penggabungan tujuh BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA), dana investasi Danantara juga akan berasal dari pemangkasan anggaran kementerian dan  lembaga (K/L), serta  pemerintah daerah.

Pemangkasan anggaran yang terkesan serampangan membuat  sejumlah K/L merasa dikorbankan, sulit menjalankan program dan misi lembaganya. Bahkan, sektor pendidikan yang sangat vital ikut jadi korban. Parahnya lagi, pemangkasan anggaran atas nama efisiensi ini telah memicu PHK massal di banyak sektor dan  bisa berdampak ke  pertumbuhan ekonomi.

Sebagian lain mempertanyakan munculnya sejumlah nama di jajaran struktur pengurus, yang diasosiasikan dengan kepentingan politik tertentu, mengingat mereka mantan tim kampanye Prabowo.  Belum lagi nama-nama  para mantan penguasa  yang memunculkan kekhawatiran Danantara tak akan bebas dari konflik kepentingan dan potensi intervensi politik.  

Semua kekhawatiran itu bisa dipahami sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Semua ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan sejak awal. Ini penting mengingat skala dana kelolaan awal Danantara  yang mencapai 900 miliar dollar AS. Angka yang  menjadikannya salah satu sovereign wealth fund (SWF)  terbesar dunia.

Ada kekhawatiran, jika tak hati-hati, Danantara bisa mengulang kasus   1Malaysia Development Berhad (1MDB)   dengan megaskandal korupsi dan keuangan terbesar abad ini—mencapai miliaran dollar AS, melibatkan   tokoh politik terkemuka dan aktor elite internasional. Alih-alih jadi mesin  pertumbuhan, ia justru jadi kendaraan  merampok kekayaan negara.

Apa yang terjadi di sana sangat mungkin  terjadi di sini.  Publik di Tanah Air masih trauma dengan megaskandal beruntun belakangan ini, yang skalanya tak lagi miliaran atau ratusan miliar, tetapi triliunan, bahkan ribuan triliun rupiah.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kiri), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). Danantara adalah lembaga baru yang dirancang untuk mengelola aset negara secara strategis. Badan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan aset-aset kekayaan negara, termasuk tujuh BUMN besar, serta aset yang dikelola oleh Indonesia Investment Authority (INA). 

Tak sedikit di antaranya melibatkan  BUMN. Masih menjadi pertanyaan, sejauh mana konsolidasi BUMN-BUMN  ke dalam Danantara akan memperbaiki  tata kelola  BUMN tersebut.

Kekhawatiran  Danantara bisa menjadi ladang korupsi baru juga dikaitkan dengan UU BUMN yang membuat  Danantara  tidak menjadi obyek  pemeriksaan BPK, tetapi oleh akuntan publik. Sejauh mana audit itu akan kredibel, obyektif, dan transparan? Sementara,  di dalamnya ada dana APBN.

Sukses Danantara bukan hanya tergantung strategi pengelolaan portofolio dan investasi, profesionalisme dan integritas pengurusnya, melainkan juga  mekanisme pengawasan yang kuat.

Semua pihak perlu ikut mengawal agar Danantara bisa mencapai  tujuan dari  didirikannya dan keberadaannya  mampu memberikan manfaat jangka panjang terbesar bagi rakyat, bangsa, dan negara ini.