Pasca Pilkada, KPU KSB Nilai Demokrasi Harus Diperbaiki

Pasca pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU KSB menggelar media gathering untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan Pilkada, Selasa (24/12/2024). Dalam evaluasi tersebut, KPU menilai bahwa nilai demokrasi saat Pilkada KSB lalu, perlu diperbaiki. 

Dihadapan awak media Ketua KPU KSB, Herman Jayadi mengapresiasi peran media dalam menyukseskan setiap tahapan Pilkada. Serta menyoroti berbagai catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Tak dipungkiri, bahwa pentingnya menjaga sinergitas, bukan hanya saat tahapan berlangsung, tetapi di setiap momentum. Dalam hal ini, media massa memiliki peran penting dalam memastikan informasi terkait Pilkada tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Herman Jayadi menyampaikan sejumlah evaluasi terkait pelaksanaan tahapan Pilkada. Ia mengakui bahwa pelaksanaan demokrasi di Sumbawa Barat masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperbaiki.

Menurutnya, tahapan penyusunan aturan dan regulasi seringkali mengalami keterlambatan karena regulasi yang tersentralisasi dari KPU RI. Kendati demikian pihaknya terus berupaya maksimal memberikan yang terbaik dalam mensukseskan Pilkada.

Herman Jayadi juga menyinggung tantangan dalam perekrutan badan adhoc. Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang sempat menghadapi minimnya antusiasme dari masyarakat.

"Atas dukungan publikasi dari media massa, tantangan ini berhasil diatasi, dan kebutuhan personel dapat terpenuhi," tambahnya.

Selain itu, masalah pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu isu utama. Menurut Herman, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sempat menghadapi kendala. Terutama terkait insentif yang dinilai kurang memadai. 

“Dengan dukungan pemberitaan dari media, tantangan tersebut akhirnya bisa diselesaikan,” ujarnya.

Herman Jayadi juga menyoroti isu pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sempat menjadi kendala. Beberapa lokasi TPS diketahui terlalu jauh dari tempat tinggal pemilih, sehingga memengaruhi partisipasi masyarakat.

"Ada juga pemilih yang menggunakan KTP sebagai identitas saat pemungutan suara. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami untuk perbaikan di masa mendatang,” jelasnya.

Meskipun berbagai tantangan sempat mewarnai proses Pilkada, KPU Sumbawa Barat berhasil mencatat tingkat partisipasi pemilih yang melampaui target KPU sebesar 81 persen.

“Alhamdulillah, tingkat partisipasi pemilih mencapai 83,79 persen untuk Pemilihan Gubernur dan 83,26 persen untuk Pemilihan Bupati. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa Barat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap proses demokrasi,” kata Herman.

Melalui media gathering ini, Herman berharap sinergi antara KPU dan wartawan di Sumbawa Barat dapat terus terjalin dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih atas peran media dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada.

"Kami berterima kasih atas peran aktif rekan-rekan media yang telah mengekspos setiap tahapan Pilkada. Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut demi demokrasi yang lebih baik,” tutupnya.