Dewan Langsung Tancap Gas, Krisis Air Gili Jadi Atensi

 

Setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk, Rabu kemarin (17/10), DPRD NTB langsung tancap gas. Salah satu persoalan yang menjadi atensi pihak DPRD NTB dan harus segera dicarikan solusi, yakni krisis akhir bersih di Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air).

Krisis air bersih itu terjadi, setelah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut izin PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) yang selama ini menyuplai air bersih di kawasan wisata itu. Bahkan krisis air bersih tersebut sudah hampir terjadi selama satu bulan.

Ketua Komisi IV Bidang Insfrastruktur, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Hamdan Kasim mengakui persoalan krisis air bersih yang terjadi di Gili Tramena itu relatif kompleks. Sebab itu, gabungan komisi di DPRD NTB dalam waktu dekat ini akan turun langsung melakukan peninjauan ke lapangan. “Kita wacanakan untuk turun dari gabungan komisi ke Gili Tramena,” kata Politisi Partai Golkar ini Kamis kemarin (17/10).

Dia menilai, persoalan krisis air terjadi di Gili Tramena relatif kompleks, sehingga perlu keterlibatan gabungan komisi untuk melihat secara lebih detail terkait persoalan yang ada di Gili Tramena tersebut. Diantaranya, Komisi IV dari sisi infrastruktur, Komisi I dari perizinan, Komisi II dari sisi pariwisata, dan Komisi III dari sisi sumber pendapatan daerah. “Ini jadi atensi kita,” ucap mantan aktivis HMI tersebut.

Dari hasil tinjauan atau turun lapangan tersebut, maka pihaknya kemudian akan berkoordinasi antar komisi, apakah harus dibentuk panitia khusus (Pansus) terkait persoalan krisis air bersih di kawasan pariwisata tersebut.

Hasil pansus itu kemudian diterbitkan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, untuk segera ada solusi bagi penyelesaian krisis air bersih di kawasan pariwisata tersebut. Apalagi mengingat kawasan Gili Tramena itu berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sehingga persoalan krisis air bersih kawasan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan harus ada langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus cepat ada solusi,” ungkap pria asal Keruak Lotim tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Sudirsah Sujanto mengatakan pihaknya juga akan segera turun lapangan meninjau progres perbaikan jalan provinsi dari Rembiga (Kota Mataram) sampai Pemenang (Kabupaten Lombok Utara), sepanjang kurang lebih Rp 5 km, dengan total anggaran perbaikan ruas jalan provinsi itu sebesar Rp 10,2 miliar di APBD 2024.

Perbaikan jalan provinsi itu diperuntukkan bagi perbaikan talud, dan perbaikan tambal sulam atau pemanfaatan jalan. “Ini juga harus segera kita cek progres pengerjaannya oleh CV Sinar Bali,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam sidang rapat paripurna DPRD NTB, dengan agenda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (ADK) untuk masa jabatan 2024-2029, telah berhasil ditetapkan. Dimana dalam komposisi pembagian di AKD relatif tidak terlalu ada dinamika dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD NTB.

Fraksi-fraksi yang ada terlihat lebih berkompromi dan mengedepankan musyarawah, terkait siapa yang menjadi ketua di masing-masing AKD. Di DPRD Provinsi NTB periode 2024-2029, dari 12 partai politik yang memiliki kursi terbagi menjadi 8 fraksi, yang terdiri dari 6 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan.

Karena sehari sebelumnya sudah digelar pertemuan diantara pimpinan fraksi-fraksi terkait komposisi pembagian jatah di AKD, maka praktis dalam sidang paripurna pembentukan AKD tinggal ditetapkan. “Pembentukan AKD relatif berjalan lancar.

Pembentukan AKD kita kedepankan musyarawah, dan semua terakomodir dengan baik,” kata Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, usai sidang paripurna dengan agenda pembentukan AKD.

Adapun komposisi pembagian AKD untuk periode 2024 — 2029, yakni Fraksi Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu dengan 10 kursi mendapatkan jatah dua pimpinan AKD, yakni Ketua Komisi IV dan Ketua Badan Kehormatan (BK). Politisi Partai Golkar, Hamdan Kasim menjadi Ketua Komisi IV (Bidang Infrastruktur dan Pembangunan), dan Didi Sumardi menjadi Ketua BK.

Fraksi Partai Gerindra sebagai Parpol pemenang kedua dengan raihan kursi 10, juga mendapat jatah dua pimpinan AKD, yakni Ketua Komisi V dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Dimana Lalu Sudiartawan menjadi Ketua Komisi V (Bidang Agama, Sosial, Pendidikan), dan Ketua Bapemperda adalah Ali Usman Al-Khairi.

Fraksi PPP mendapatkan jatah Ketua Komisi I, yakni Muhammad Akri, yang membidangi Perizinan, Pemerintahan, Hukum dan Politik. Fraksi PKS mendapatkan jatah Ketua Komisi III, yakni Sembirang Ahmadi, yang membbidangi Perbankan, Keuangan, BUMD.

Kemudian Fraksi PKB mendapatkan jatah Ketua Komisi II, yang dijabat Lalu Pelita Putra, membidangi Pertanian, Peternakan, dan Kelautan. Sementara Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan mendapatkan unsur pimpinan pada posisi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.

Baiq Isvie menegaskan, dengan sudah terbentuknya AKD, maka pihaknya langsung bisa bekerja. Dia juga optimis mereka yang ditunjuk menjadi pimpinan di AKD, akan bisa bekerja dengan baik. Apalagi mereka yang menjadi pimpinan AKD relatif adalah anggota yang sudah punya pengalaman. “Saya kira teman-teman yang ditunjuk jadi pimpinan di AKD adalah orang hebat semua,” ucap Isvie.

Dalam sidang paripurna pembentukan AKD tersebut, Isvie juga menyoroti terkait tingkat kehadiran pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mengikuti sidang paripurna yang dinilai kurang.

Sebab itu, pihaknya meminta kepada Pj Gubernur NTB untuk melakukan evaluasi terkait para pimpinan OPD tersebut. “Pimpinan OPD yang jarang mengikuti sidang paripurna DPRD dievaluasi, dan kemudian diganti saja. Jangan mereka datang pas mau minta anggaran saja,” ujar Isvie.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD NTB Sembirang Ahmadi mengatakan, sebagai ketua komisi bidang keuangan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu terkait keinginan dari pemerintah pusat soal sharing anggaran dengan daerah untuk pembiayaan sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk program makan siang gratis.

Pasalnya, ini terkait kemampuan fiskal daerah. “Mungkin ini jadi PR kita dalam waktu dekat. Kita akan pelajari dulu detail seperti apa,” lugas politisi PKS tersebut.