Rakor Pengendalian Inflasi, Pemda Diminta Cermati Kenaikan dan Penurunan Harga Komoditas

 

Pemprov NTB kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin, 23 September 2024. Rapat dipimpin oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud didampingi narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait dan dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual melalui zoom meeting.

Sementara, Pj Gubernur NTB, Hassanudin diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma, MH, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB H. Abdul Azis dan diikuti oleh sejumlah staf dari OPD yang lainnya. Mereka mengikuti Rakor secara daring di Pendopo Timur Gubernur NTB.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menjelaskan terkait dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi di minggu ke III bulan September 2024 yang menunjukkan NTB berada di angka -2,73 persen atau berada di poisisi ke-3 terendah secara nasional. IPH NTB di minggu ke III bulan September 2024 berada di bawah DKI Jakarta dan Provinsi Bangka Belitung.

Restuardy Daud meminta kepada daerah-daerah dengan IPH yang meningkat jika dibanding dengan pekan sebelumnya agar melakukan langkah-langkah yang strategis. Hal ini untuk mencegah meningkatkan inflasi yang tak terkendali.

“Ada juga daerah yang turun cukup dalam seperti Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Karang Anyar Kabupaten  Lombok Timur, Kabupaten Buru dan lainnya yang angka penurunan IPH-nya di bawah 4 persen,” katanya.

Selain mengendalikan harga komoditas yang meningkat cukup besar, Pemda juga harus mencermati penurunan komoditas dengan nilai yang cukup besar, terutama yang jauh dari harga dasar yang sudah disepakati. “Sehingga dua kepentingan, baik pembeli, masyarakat maupun produsen yang notabene adalah petani yang butuh perlindungan, maka ini perlu kita jaga bersama-sama,” katanya.

Adapun komoditas yang cukup besar andilnya dalam IPH di minggu ke III September antara lain minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, beras, telur ayam dan sejumlah komoditas lainnya.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menyampaikan IPH NTB di minggu ke III September ini cukup rendah, maka inflasi di September optimis bisa dikendalikan.

Seperti diketahui, inflasi y-o-y di NTB di Agustus 2024 sebesar 2,01 persen. Artinya angka tersebut masih terkendali dan masih di bawah nasional. Terkendalinya inflasi Provinsi NTB salah satunya merupakan buah dari kolaborasi antar pemerintah daerah dan TIPD Provinsi dan kabupaten/kota.

Wirajaya mengaku pihaknya terus mencermati aspek ketersediaan stok dan keterjangkauan harga komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Biro Perekonomian dan TPID berupaya menganalisa apa yang menyebabkan terjadi kenaikan harga komoditas. Namun saat ini rata-rata harga komoditas normal dan terkendali.

Oleh karenya itu, menjadi sangat penting pisau analisis yang diterapkan yaitu bagaimana penerapan strategi 4 K meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi rantai pasok, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.

“Sehingga kita harapkan kedepan angka inflasi di NTB tetap terkendali sesuai dengan target nasional yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen,” katanya.