Tingkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Transportasi, Presiden Jokowi Resmikan Lima Ruas Jalan di Provinsi NTB

 

Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi NTB. Pembangunan ruas jalan tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi.

Acara peresmian dilakukan di Jalan Lembar-Gili Mas, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, kemarin (2/5). Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Hadir juga Penjabat Gubernur NTB Drs HL Gita Ariadi, M.Si bersama Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, Pj Bupati Lobar H. Ilham, dan anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menjelaskan, pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB sudah dilakukan sejak tahun lalu. Terdapat lima ruas jalan yang dibangun di empat kabupaten dengan total panjang 40,63 kilometer (Km) dengan anggaran sekitar Rp 211 miliar. 

Lakukan ini dan papiloma akan hilang! Cara yang paling efektif

Lokasi pembangunan jalan tersebut yakni; Kabupaten Lombok Barat meliputi Lembar-Sekotong atau wilayah Pelangan-Segmen-Lembar-Gili Mas. Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat meliputi Polamata Jelanga; Kabupaten Sumbawa meliputi Sabedo Dalam-Bukit Planing-Lenangguar–Teladan. Yang terakhir di Kabupaten Bima meliputi Wilamaci-Karumbu-Sape.

“Telah dibangun lima ruas jalan di empat kabupaten. Total panjang 40,63 kilometer dan menghabiskan biaya Rp 211 miliar. Anggaran yang tidak kecil,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berharap pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di NTB akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan daerah. Misalnya terjadi percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan, kecepatan logistik semakin baik, dan jalan menuju kawasan-kawasan produktif seperti pertanian dan perkebunan bisa ditunjang dengan baik. 

“Dengan adanya jalan ini, kecepatan logistik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa akan semakin baik. Jalan menuju kawasan produktif, kawasan pertanian, perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,” katanya.

Penjabat Gubernur NTB Drs HL Gita Ariadi, M.Si dalam beberapa kesempatan mengatakan, Pemprov NTB akan terus beriktiar menyediakan infrastruktur untuk menunjang kemajuan ekonomi masyarakat dan daerah.

“Infrastruktur menjadi salah satu penentu untuk mencapai kemajuan daerah dan masyarakat. Tersedianya infrastruktur jalan akan membuka akses masyarakat antardaerah,” katanya.

          Dijelaskan, program penyediaan infrastruktur jalan ini sejalan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur kerakyatan, terutama di desa-desa.

          Hal ini sesuai Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Kementerian PUPR memulai penanganan jalan daerah di seluruh provinsi.

          Sementara itu, berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No 620-351 tahun 2016, ruas jalan provinsi mencapai 108 dengan panjang 1.484,43 km. Kondisi ruas jalan, yakni sekitar 64,42 persen di Pulau Sumbawa dan 35,58 persen berada di Pulau Lombok tersebut, masih baik. Hanya saja, terdapat beberapa ruas jalan yang kondisinya menurun dan sudah diusulkan ke Kementerian PUPR untuk dilakukan perbaikan.

Resmikan Bendungan

Selain infrastruktur jalan, Presiden Jokowi juga meresmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Jokowi, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, kunci pembangunan di NTB adalah ketersediaan air. Bendungan Tiu Suntuk merupakan satu dari enam bendungan yang selesai dikerjakan Kementerian PUPR pada 2023.

“Karena perubahan iklim, ke depan air menjadi kunci bagi kehidupan kita. Air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, utamanya di NTB," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, pembangunan Bendungan Tiu Suntuk sejak 2020-2023 menelan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun. Bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional ini memiliki kapasitas tampung air 60,85 juta meter kubik dan luas genangan 321,52 hektare.

Bendungan ini mampu menyuplai air baku sebesar 68 liter per detik dan air bagi daerah irigasi seluas 1.900 hektare, yang mencakup wilayah Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Brang Ene.