PKS dan Demokrat Nyatakan Tolak Omnibus Law, Politikus PDIP Bilang 'Drama Politik Kalian Sudah Basi'

 

Nasional - Kontroversi yang terjadi akibat pengesahan omnibus law Undan-Undang Cipta Kerja, tak hanya terjadi di kalangan pekerja, tapi juga terjadi perpecahan suara di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Masyarakat menilai pemerintah dan sejumlah partai politik di DPR tidak memperdulikan rakyat kecil, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menyikapi hal tersebut, Politikus PDIP, Aria Bima menuturkan, di masa sekarang ini mendukung rakyat kecil harus dilakukan dengan cara yang cermat, dia menegaskan untuk tidak menilai sebagian hal saja tapi juga parsial.

"Dan, buruh itu branding kami, Keadilan Sosial Seluruh Rakyat Indonesia. Bagaimana memperjuangkan dalam era membangun industrialisasi, memperjuangkan wong cilik di era diskusi saat ini tentunya spirit, cara perjuangannya harus lebih smart," kata Arya Bima dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari Warta Ekonomi, Jumat, 9 Oktober 2020.

"Lebih melakukan kolaborasi, baik dalam think global, nasional, dan regional," tambahnya.

Menurutnya, ketika PDIP berada dalam pemerintahan, sudah hal pasti berupaya untuk meningkatkan interkoneksitas laut, udara, hingga telekomunikasi.

Lanjutnya, hal tersebut tidak ada di era pemerintahan sebelumnya, yakni ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama partainya, Demokrat.

Dia mengklaim, era Kepresidenan Joko Widodo memiliki strategi agar Indonesia ikut dalam menentukan perekonomian dunia.

"Nah, yang semacam-semacam ini, mungkin Demokrat dan PKS kaget-kaget. Jadi, saya tidak kaget (Demokrat dan PKS) menolak (UU Ciptaker), drama dan gara politik Demokrat dan PKS sudah basi." ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya jika PKS dan Demokrat menolak UU tersebut harus dilakukan secara prinsip. Mereka menolak tapi tetap mengirimkan perwakilan di Badan Legislasi (Baleg) untuk turut membahas UU Ciptaker tersebut.

Aria Bima bercerita kala PKS mengirimkan wakilnya dalam rapat Panja. Selain itu PKS juga kerap menyampaikan masukannya untuk UU Cipta Kerja, begitu juga dengan Partai Demokrat.

"Tapi, kalau kemudian dikontrakan, Omnibus Law anti-wong cilik, mendukung pengusaha, saya kira butuh ya jangan prematur yang menolak. Hindari sikap-sikap provokasi," tutur Aria.

"Dan, tolong Pak Pipin (Pipin Sopian) tahu mana yang hoaks dan yang tidak. Demokrat juga tahu mana yang hoaks dan tidak," ujar Aria Bima.

Dalam acara yang sama, politikus PKS, Pipin Sopian menanggapi pernyataan Aria Bima. Dia mengatakan sangat sulit pihaknya sebagai minoritas untuk membentuk kesepakatan suara di parlemen.

Menurutnya, PKS yang merupakan partai di luar pemerintahan, sulit untuk membendung UU Ciptaker, meskipun mendapat suara yang sama dari partai Demokrat.

"Kami minoritas, jumlah kami terbatas, PKS hanya 50, dalam panja juga sedikit, maka kami tak bisa menyampaikan secara utuh dan menggolkan itu. Bagi kami setelah ikut dari awal sampai akhir, kami jelas tahu isi-isinya tentu kami harus mengambil keputusan," ujar Pipin Sopian.

Dia menerangkan, alasan PKS masuk dalam rapat Panja lantaran merasa harus mengetahui keseluruhan isi pembahasan UU Ciptaker tersebut.

Lanjutnya, Pipin Sopian meminta pihak mana pun tidak mengaitkan sikap PKS dalam menolak UU tersebut sebagai upaya mendongkrak elektabilitas Pemilu 2024 dan Pilkada 2020.

"Dalam Islam itu menghindari mudharat lebih besar itu lebih baik dari mengambil keuntungan yang tak signifikan. Banyak masyarakat yang dirugikan dengan UU Omnibus Law itu," ujarnya.

Diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dalam rapat paripurna, Senin, 5 Oktober 2020.

Tujuh dari sembilan fraksi sepakat untuk mengesahkan UU tersebut. Namun dua fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat, bahkan Demokrat memutuskan walk out dari sidang tersebut.***

Sumber